Hingga Agustus 2018, Kanim Kelas II Blitar Tangguhkan 60 Paspor

ADAKITANEWS, Blitar – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Blitar merilis pencapaian kinerjanya periode 1 Januari 2018 hingga 7 Agustus 2018. Satu diantaranya, adalah terkait paspor yang hingga saat ini sudah diterbitkan sebanyak 16.539 paspor.

Meski telah menerbitkan belasan ribu paspor, Kanim Kelas II Blitar juga mengaku telah menolak atau menunda sebanyak 60 paspor. “Penundaan ini kita lakukan karena rata-rata terindikasi bahwa paspor ini akan digunakan untuk TKI non prosedural. Jadi harus kita lakukan penundaan maupun penolakan,” kata Iwan Hernanda, Kasi Informasi Sarana Komunikasi Kanim Kelas II Blitar, Kamis (09/08).

Penangguhan ini, jelasnya, untuk pengajuan paspor mulai Januari hingga awal Agustus 2018. Sedangkan pada tahun 2017 lalu, mencapai 285 permohonan. “Para pemohon ini kita ketahui dari proses wawancara, karena mereka memberikan keterangan berbelit-belit,” ungkapnya.

Iwan menuturkan, setiap petugas wawancara sudah pasti memiliki insting. Sehingga jika ada pemohon yang berbelit-belit saat memberikan keterangan, mereka pasti akan mengetahui apabila ada yang mencurigakan.

“Kita tentunya tidak ingin kejadian TKI meninggal terjadi kembali karena bekerja secara ilegal. Salah satu TKI yang meninggal di luar negeri dan mengajukan permohonan paspor melalui Imigrasi Blitar, yakni Adelina Lisao,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Iwan, pihaknya juga melakukan penindakan keimigrasian sebanyak 10 kasus. Diantaranya 1 warga Myanmar yang tidak memiliki paspor dan izin tinggal, 2 orang warga Jerman overstay, 1 orang warga Italia overstay, 1 orang warga Pantai Gading tidak bisa menunjukkan paspor dan dokumen keimigrasian, 1 orang warga Jepang tidak bisa menunjukkan paspor dan dokumen keimigrasian, 2 orang warga Thailand overstay, serta 1 orang warga Rusia yang menyalahgunakan penggunaan izin tinggal.

“Untuk 1 orang warga Rusia telah dideportasi pada 6 Juli 2018 melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo,” jelasnya.

Iwan menambahkan, pihaknya juga sudah membentuk 27 Tim Pora di wilayah kerja kantor imigrasi kelas II Blitar dari 48 kewajiban membentuk Tim Pora. “Jadi kita kan menjadi salah satu unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Iwan Hernanda, Kasi Informasi Sarana Komunikasi Kanim Kelas II Blitar saat rilis.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment