GPI Tuntut Pemkab Blitar Cabut Surat Tugas Plt Dinas PUPR

ADAKITANEWS, Blitar – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar Kanigoro, Kamis (06/09) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam aksinya, GPI menanyakan adanya kejanggalan tentang penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar yang diduga menyalahi aturan.

Koordinasi Aksi, Joko Prasetyo mengatakan, dalam aksinya pihaknya menyampaikan beberapa kritikan terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar, diantaranya masalah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas PUPR Kabupaten Blitar yang dinilai sangat menyalahi aturan. Karena menurutnya sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian disebutkan, bahwa di sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pimpinannya harus memiliki pangkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan bawahannya.

“Namun, yang terjadi di Dinas PUPR saat ini justru pangkat pimpinan lebih rendah dibandingkan dengan pangkat bawahannya, sehingga hal ini sudah melanggar aturan dan secepatnya surat tugas tersebut untuk segera dicabut,” tandas Joko.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Pembinaan Pemberhentian dan Pensiun Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Suyanto menjelaskan, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dipastikan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan aturan yang berlaku.

Ia mengaku, sesuai Undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 14 tentang administrasi pemerintahan dan juga Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Perka BKN no K.26.30/V.20-3/99 tertanggal 5 Februari 2016, disebutkan bahwa Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas bukan pejabat definitif. Artinya kemungkinan suatu saat nanti sudah ada penunjukan pejabat definitif, sehingga pejabat itu akan digeser.

“Proses penunjukan Plt Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Artinya Plt itu hanya pengganti antar waktu agar kinerja di dinas tersebut bisa tetap berjalan dan sifatnya tidak definitif, sehingga jika sewaktu waktu Bupati tetapkan pejabat definitif maka Plt tersebut juga bisa digeser,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selain itu dalam penunjukan Pelaksana Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar juga sudah melalui pembahasan yang dilakukan oleh tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), sehingga semuanya telah melalui prosedur dan aturan yang jelas.

Untuk diketahui, aksi yang dilakukan GPI juga dilakukan ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar juga untuk menyampaikan beberapa kritik. Diantaranya masalah penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Namun, sesampainya di kantor DPRD Kabupaten Blitar tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui massa.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana unjuk rasa massa GPI.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment