Gelar Unjuk Rasa, Massa Minta KPK dan PPATK Turun ke Blitar

ADAKITANEWS, Blitar – Ratusan anggota Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar lama, yang berada di Jalan Soedanco Suprijadi, Rabu (20/09).

Dalam aksinya, massa menyampaikan beberapa aspirasi yang kemudian dilanjutkan dengan hearing di dalam kantor Pemkab bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Disperindag, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar.

Ketua GPI Blitar, Joko Prasetyo mengatakan, beberapa aspirasi yang mereka disampaikan diantaranya terkait waralaba yang ada di masing-masing Kecamatan, yang maksimal 1 perusahaan 3 waralaba.

Lantaran hal tersebut, mereka meminta untuk tidak ada upaya monopoli pada satu desa. Karena kenyataannya, saat ini dalam satu desa ada yang sampai 4 waralaba. “Ya sebaiknya menyebar. Karena 1 Kecamatan ada beberapa desa yang bisa untuk menempatkan waralaba,” katanya.

Selain itu GPI juga meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun ke Blitar. Hal itu karena atraksi akrobatik tindak pidana korupsi di Blitar sudah sangat luar biasa. Dan dugaannya, tindak pidana tersebut dilakukan dengan proses yang sangat rapi.

“Saya tidak bisa menyebutkan beberapa dugaan terjadinya korupsi di Blitar karena saya juga tidak bisa mendikte kinerja daripada KPK maupun PPATK. Tetapi jika diajak untuk bekerjasama, kita siap,” tandasnya.

Joko menambahkan, di Kabupaten Blitar ternyata ada perubahan dari kawasan yang seharusnya bukan kawasan industri dijadikan kawasan industri. Hal itu menurutnya, juga masuk dalam kajiannya.

Sementara itu terkait pembebasan tanah yang direncanakan akan dijadikan pabrik gula di Desa Rejoso Kecamatan Binangun, pihaknya juga meminta pada BPN agar mekanisme dan prosedur penerbitan sertifikat atau perubahan hak dilakukan secara transparan dan melalui prosedur yang benar.

“Kita minta semua prosesnya harus transparan dan melalui mekanisme yang benar,” ujarnya.

Terpisah, Kepala DPM PTSP Kabupaten Blitar, Molan mengatakan, aspirasi ini merupakan langkah yang baik untuk mengingatkan Pemkab Blitar agar melakukan kinerja dengan tertib dan sesuai dengan prosedur ketika ada hal-hal yang dianggap lengah.

“Saya tidak bisa mengatakan kinerja Pemkab Blitar lengah, yang bisa menilai masyarakat. Untuk beberapa bangunan, bisa dilihat apakah bangunan sudah ada izinnya atau belum. Itu bisa ditanyakan di Satpol PP,” kata Molan.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana penyampaian aspirasi.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment