Gedung Pemkab dan DPRD Lamongan Kembali Didemo

ADAKITANEWS, Lamongan – Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Lamongan kembali didemo oleh puluhan massa. Kali ini giliran massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi demo di depan kantor yang berada di Jalan Basuki Rahmad Lamongan, Senin (18/01).

Tuntutan mereka tetap sama, yaitu Pemkab Lamongan harus secepatnya menyelesaikan permasalahan banjir yang saat ini merendam pemukiman warga dan jalur poros antar desa, hingga masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Salah satu Korlap Aksi GMNI, Amir Mahfud mengungkapkan, dampak banjir yang hingga saat ini belum surut menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat Lamongan macet karena keterbatasan akses transportasi untuk bisa melewati banjir.

“Pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam permasalahan banjir ini, bukan malah sebaliknya, pemerintah justru memanfaatkan kondisi banjir tahunan ini sebagai proyektil yang menguntungkan untuk menurunkan anggaran,” ujar Amir dalam orasinya.

Dia menuturkan, apabila pemerintah memang serius dalam hal menangani banjir tentu langkah yang dilakukan adalah pencegahan jangka panjang atau adaptasi yang terencana.

“Dalam penanganan jangka pendek banjir saja masih kalah cepat dengan tindakan inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat setempat,” tegasnya.

Amir menegaskan, alih-alih menangani banjir di Lamongan, Pemkab Lamongan justru melakukan banyak pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan banjir. “Seperti pembiaran industrialisasi di Lamongan yang tidak sesuai dengan fungsi pengembangan wilayah,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini tentu sangat berpengaruh pada keseimbangan ekologis di Kabupaten Lamongan serta menyita ruang resapan air yang ada di wilayah Lamongan.

“Pembiaran industrialisasi tersebut jelas melanggar Perda Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana. Adapun alih fungsi lahan yang ada di Lamongan khususnya waduk juga melanggar aturan tersebut,” ucap Amir.

Lebih lanjut Amir mengungkapkan, tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan tersebut juga melanggar Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam pernyataannya, GMNI menuntut Pemkab Lamongan untuk menyediakan posko kesehatan, kebutuhan bahan pokok, transportasi darurat untuk mengangkut masyarakat yang beraktifitas keluar masuk desa bagi korban banjir. Serta memperbanyak pompa air untuk mengurangi debit air di daerah yang terdampak banjir.

Mereka juga menuntut Pemerintah untuk memberikan ganti rugi materiil dan formil terhadap kerugian masyarakat yang terdampak banjir, serta mengembalikan fungsi waduk untuk pengelolaan sumber daya air, penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, dan pengendalian banjir.

Pemkab Lamongan diminta untuk membuat dan menjalankan masterplan penyelesaian banjir dan kekeringan di Kabupaten Lamongan mulai hulu sampai hilir secara partisipatif dan adil. Serta mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lamongan, melestarikan lingkungan hidup, serta menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Demi mewujudkan kesejahtraan masyarakat Kabupaten Lamongan maka dengan tegas kami menuntut Pemkab Lamongan agar segera memenuhi tuntutan tersebut,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Somad mengakui, tahun ini penangan banjir di Bengawan Jero atau Bonorowo memang terlambat. Ia juga mengatakan, sangat mengapresiasi partisipasi para mahasiswa.

“Ya, kami mengakui dan tidak memungkiri penanganan banjir di Lamongan tahun ini memang terlambat,” kata Somad saat menemui masa demonstrasi di gedung DPRD Lamongan.

Ia mengungkapkan debit air di bantaran bengawan di enam kecamatan tersebut saat ini anteng. Baru beberapa hari ini sudah mulai agak surut karena Sluis Kuro sudah dibuka.

“Kemarin pagi memang debit air sudah surut. Namun keterlambatan pemerintah hari ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak,” terangnya.

Menurut dia, ini yang harus kita dorong baik legislatif maupun eksekutif untuk membuat master plain yang berjangka pendek dan juga berjangka panjang. Dia menyatakan kemarin sudah disampaikan di Balai Desa Tiwet dan Dinas SDA waktu itu juga ada.

“Saya tanya, master play-nya apa? Ternyata nonsense. Kita akui enggak ada konsep sama sekali. Saya berani ngomong seperti ini, soalnya rumah saya juga kelem sak dengkul sama. Tapi paling tidak hari ini genengan hadir bersama – sama dengan DPR memberikan support bareng-bareng kepada kabupaten Lamongan dalam hal ini SDA yang secara teknis menangani,” ungkapnya.

“Saya tanya kawan-kawan SDA, konsepmu opo, ternyata juga enggak ada konsep. Nah, hari ini kebetulan kawan-kawan, saya yakin ini daerah bonorowo semua wajah-wajahnya juga saya hafal bonorowo. Iya toh,” ujar Shomad.(prap)

Keterangan gambar: Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Somad berpakaian putih melambaikan tangan saat menemui massa di gedung DPRD Lamongan.(foto suprapto)

Related posts

Leave a Comment