Dianggap TMS, Bacaleg Sidoarjo Ajukan Gugatan ke Panwaslu

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) mantan narapidana korupsi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hingga dicoret oleh KPU Sidoarjo, melakukan gugagatan ke Panwaslu Kabupaten Sidoarjo.

Mereka dalah Summi Harsono, bacaleg asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Sidoarjo 1, dan Mustafad Ridwan bacaleg Partai Bulan Bintang (PBB) dapil 5. Kedua bacaleg yang dinyatakan TMS oleh KPU Sidoarjo tersebut, telah melakukan gugatan ke Panwaslu Kabupaten Sidoarjo, Selasa (24/07) kemarin.

Mustafad Ridwan mengatakan, dirinya membuat gugatan karena menganggap keputusan KPU yang menyatakan dirinya TMS, adalah terburu-buru. Mustafad menjelaskan, hal itu karena saat ini masih dalam tahap verifikasi, yang belum tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Kami merasa dirugikan. Ya kami melakukan gugatan keputusan KPU melalui Panwaslu ini, KPU berpatok pda PKPU sedangkan dasar kami adalah UU Pemilu nomor 7 tahun 2017,” katanya kepada wartawan.

Hal serupa juga disampaikan Summi Harsono, yang mendaftar melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Summi menegaskan bahwa dirinya juga berhak meminta keadilan atas hak politiknya, yang sekarang juga masih menunggu keputusan di Mahkamah Agung (MA).

“Kalau nanti gugatan di MA dikabulkan, bgaimana KPU mengembalikan hak politik kami yang sudah terlanjur dinyatakan TMS?” tegasnya.‎

Sementara itu Ketua KPU Sidoarjo, M Zaenal Abidin menegaskan, langkah KPU menyatakan bacaleg yang merupakan mantan koruptor tersebut TMS telah jelas berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tentang larangan Bacaleg mantan napi korupsi.‎

Zenal juga menjelaskan, di dalam dokumen persyaratan juga tertera tentang pakta integritas, kemudian di beberapa surat edaran yang terakhir ini.

“Kita menunggu perkembangan yang ada. Berkas-berkasnya sudah kita siapkan serta mematangkan diskusi kita. Sehingga nantinya bila dari pihak panwas memanggil kita (KPU,red) untuk memeriksa dan meneliti berkas bacaleg, kita akan datang,” kata Zaenal, saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (25/07).

Ditegaskan Zaenal, bahwa KPU tidak ada kewajiban mengumumkan hasil verifikasi bacaleg. KPU hanya berkewajiban menyampaikan hasil verifikasi kepada LO atau Partai melalui penghubung, dan penghubunglah yang akan menyampaikan hasil itu kepada partainya dan kepada para calonnya. “Karena tidak memenuhi syarat jadi ya kita lakukan pen-TMS-an,” tegasnya.

Untuk diketahui, dari 671 bacaleg yang melakukan pendaftaran, ada 484 yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), atau sekitar 78 persen. Terhadap bacaleg yang persyaratannya masih kurang, akan ada waktu hingga tanggal 31 Juli untuk melengkapi persyaratan. “Kalau pada akhir tanggal 31 Juli belum memenuhi syarat, ya kita nyatakan Tidak Memenuhi Syarat,” imbuhnya.(sid3)

Keterangan gambar : Ketua KPU Sidoarjo, M Zaenal Abidin.(foto : andri santoso)

Related posts

Leave a Comment