Cegah Penyelewengan Anggaran, Bupati Sarankan Pendampingan TP4D

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Banyaknya anggaran yang tidak terserap selama ini disinyalir terjadi karena beberapa hal. Salah satunya mulai ketidakpahaman SOP (Standar Operasional Prosedur), hingga banyaknya oknum ASN yang terkena masalah hukum karena kesalahan prosedural pencairan anggaran maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan.

Hal itu dikatakan Abah Ipul, panggilan akrab Bupati Sidoarjo saat membuka Sosialisasi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (‎TP4D) untuk percepatan pembangunan, di Pendopo Pemkab Sidoarjo, Senin (07/05).

Dikatakan Abah Ipul, ‎karena ketidak pahaman prosedur, menjadi penyebab banyaknya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ragu-ragu untuk mengajukan penggunaan anggaran pemerintah, yang pada dasarnya adalah untuk masyarakat.‎

“Karena itulah banyak Kepala OPD menjadi ragu-ragu mengajukan anggaran. Dengan begini ‎saya sangat mendukung pembentukan TP4D ‎oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam mengawal setiap pembangunan yang ada di Sidoarjo,” ucapnya.‎

Menurut Abah Ipul, kerjasama antara Pemkab Sidoarjo dan TP4D adalah merupakan upaya untuk memperlancar program percepatan pembangunan di Sidoarjo. Abah Ipul berharap, para Kepala OPD tidak takut lagi terjerat korupsi karena dengan didampingi TP4D, pelaksanaan penggunaan anggaran akan ada yang mebimbing dan mengarahkan.

“Tadi kan sudah dijelaskan dari kejaksaan maupun kepolisian, Jadi sudah tidak ada lagilah takut korupsi. Semua sudah didampingi kok nantinya,” tutur Abah Ipul disela acara sosialisasi TP4D yang dihadiri para Kepala OPD se-Kabupaten Sidoarjo, Camat dan perwakilan Kades.‎

Abah Saiful juga mengatakan, selain penggunaan ADD (Anggaran Dana Desa), kepada penggunaan anggaran-anggaran pemerintah lainnya juga disarankan meminta pendampingan ke TP4D. “Supaya gak salah, saya suruh, daripada ditangkap nantinya itu. Nanti menyangkut dengan rekanan-rekanan itu. Ya khususnya yang nilai anggaran yang besar lah. Kalau nilai-nilai pagu anggaran yang kecil ya nggaklah,” ujarnya.

Sementara Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Sidoarjo, I Komang Ray selaku pembicara dalam acara tersebut ‎menjelaskan, bahwa nantinya TP4D akan menjadi pengawal, pengaman dan mendampingi setiap pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga dapat terhindar dari kegiatan yang melawan aturan hukum.

“Adanya TP4D ini juga untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga terserapnya anggaran secara optimal dan berdampak pada tumbuhnya iklim investasi dan mendorong petumbuhan ekonomi di Sidoarjo,” tutur I Komang.‎

Dijelaskan Komang, TP4D dilakukan dengan cuma-cuma atau gratis. Hal itu diharap bisa menjadi bagian yang sangat positif untuk melakukan tindakan pencegahan preventif, serta memberikan ketenangan bagi OPD yang melaksanakan kegiatan.‎

“Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu khawatir dan takut mengambil keputusan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Manfaatkan dan jangan ragu untuk berkonsultansi supaya dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan,” papar I Komang Ray.(sid3)

Keterangan gambar : Sosialisasi TP4D di Pendopo Delta Wibawa.(foto: andri santoso)

Related posts

Leave a Comment