ADAKITANWS, Kediri – Dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kediri akhirnya disahkan menjadi Perda oleh jajaran legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Senin (16/01).
Kedua Raperda tersebut yakni tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Kediri nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Raperda yang kedua adalah tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kediri nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, H Sulkani mengatakan, sebelumnya hingga akhir Desember 2016 lalu, DPRD Kabupaten Kediri melalui Pansus-Pansus telah menyelesaikan pembahasan empat buah Raperda. Yakni Raperda tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan terakhir adalah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Keempat Raperda tersebut, kata Sulkani, sudah dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapat fasilitasi. Kemudian, berdasarkan surat dari Gubernur, ada 3 buah Raperda yang dinyatakan perlu segera ditindaklanjuti.
“Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum hingga saat ini masih proses fasilitasi. Untuk Raperda tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sesuai dengan Nota Dinas Pansus, yang bersangkutan masih dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi, sehingga pada kesempatan ini, hanya ada dua Raperda yang siap untuk disetujui bersama,” ujar Sulkani.
Raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari pengurangan kewenangan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Satu lagi adalah Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015 sekaligus akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Kediri,” imbuh Ketua Dewan dari Partai PDIP itu.
Selain penandatanganan 2 buah Raperda, agenda rapat paripurna juga diisi dengan pembacaan pergantian susunan keanggotaan alat kelengkapan dewan dari Fraksi Nasdem. Yakni, anggota Komisi C yang sebelumnya dijabat Siti Durotul Mahmudah, digantikan oleh Budi Yuono. Anggota Komisi B, Budiyuono digantikan oleh Siti Durotul Mahmudah, dan anggota pembentukan Badan Perda yang semula dijabat oleh Siti Durotul Mahmudah digantikan oleh Eko Marwiyati.
“Ketua Fraksi, Antok Prapungka Jaya, Wakil Ketua, Budiyono, Sekretaris, Suparti, Anggota, Eko Marwiyati, Siti Durotul Mahmudah, dan Desy Putri Purnamasari. Itu hasil Rapat Paripurna perubahan struktur Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kediri,” pungkasnya.(adv/dprdkabkediri/kdr4)
Keterangan gambar : Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri.
