Desa Anti Politik Uang

ADAKITANEWS, Lamongan – Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Kepala Desa, Angely Emitasari dijadikan konsep sebagai desa pengawasan dan desa anti politik uang oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan.

Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar mengungkapkan, selain Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame, ada lima desa lainya di Lamongan yang dijadikan sebagai pilot project desa pengawasan dan desa anti politik uang.

“Ke 5 desa tersebut diantaranya adalah Desa Balun Kecamatan Turi, Desa Besur di Kecamatan Sekaran, Desa Dukuhagung di Kecamatan Tikung, Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio dan Desa Parengan Kecamatan Maduraan,” papar Badar.

Menurutnya, desa yang dicanangkan sebagai desa anti money politik menjadi mitra Bawaslu untuk melakukan pengawasan Pemilu. “Dan mereka ini menjadi desa yang bersedia menjadi mitra Bawaslu dalam konteks pemberantasan money politik,” terangnya.

Badar mengungkapkan, langkah pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang ini sebagai langkah pendidikan politik pada masyarakat. “Selain itu sosialisasi partisipatif desa anti money politics ini juga sebagai upaya mengajak masyarakat agar sadar akan bahaya politik uang yang bisa merusak tatanan demokrasi,” ujarnya.

Badar menegaskan, alasan Bawaslukab memilih desa-desa tersebut karena ada beberapa aspek yang bisa dipenuhi oleh desa-desa tersebut. “Beberapa aspek itu diantaranya, adalah aspek inovasi, bonus demografi pemuda, keanekaragaman,” pungkas Badar.

Sementara itu Kapela Desa Kedungkumpul Angely Emitasari mengaku bangga desa yang dipimpinnya bisa menjadi salah satu desa pilot project desa pengawasan dan desa anti politik uang oleh Bawaslukab Lamongan.

“Dengan dijadikannya Desa Kedungkumpul menjadi desa pengawasan dan desa anti politik uang. Saya berharap agar peran serta dan partisipasi warga desanya bisa menginspirasi desa lain untuk menciptakan pemilu dan pilkada yang semakin berintegritas dan berkualitas,” ujarnya.

Angely mengatakan, salah satu yang paling berpengaruh dalam demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat. Pasalnya sebagai objek masyarakat memiliki kewajiban bersama-sama dalam rangka menegakkan Pilkada yang baik. “Dengan ini juga, kami ingin agar masyarakat lebih aktif dalam melakukan pengawasan selama proses Pilkada,” pungkasnya.(prap)

Keterangan gambar: Ketua Bawaslu Lamongan memberikan piagam kepada Kepala Desa Kedungkumpul.(ist)

Related posts

Leave a Comment