Tanggapi Raperda Perubahan APBD 2019, Dewan Berikan Sejumlah Saran

ADAKITANEWS, Blitar – Nota Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2019 sudah disampaikan Bupati Blitar dalam Rapat Paripurna, Selasa (30/07) malam. Sesuai mekanisme, fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Blitar kemudian menanggapi penyampaian Raperda tersebut yang sudah dilakukan pada Rapat Paripurna, Rabu (31/07) siang.

Pada Rapat Paripurna, enam fraksi telah menyampaikan pandangannya melalui juru bicara masing-masing. Secara umum, fraksi menyoroti penyerapan APBD 2019 yang masih rendah.

“Jadi prinsip dasarnya adalah pendapatan dan belanja. Pemda harus mampu menggali pendapatan secara maksimal. Untuk belanja daerah juga harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui beberapa pembangunan, baik dari sektor ekonomi maupun infrastruktur,” kata Miftakhul, juru bicara fraksi Golkar.

Selain itu, fraksi Golkar juga meminta Pemda mengupayakan untuk optimalisasi dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah daerah.

Sementara itu, juru bicara fraksi Demokrat, Sutantri menyampaikan, tujuan dilakukannya Perubahan APBD adalah untuk perbaikan dan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Menurutnya, besarnya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp 1 triliun, menunjukkan dana pusat masih sangat mendominasi struktur APBD dan membuat ketergantungan.

“Jadi diperlukan kerja matang. Penyerapan harus dimaksimalkan, dan tetap memprioritaskan urusan wajib, yaitu reformasi pendidikan dan kesehatan,” tandasnya.

Mehdi Wibawa, juru bicara fraksi PAN menuturkan, pergeseran anggaran memang diperlukan. Ditegaskannya, percepatan pembangunan RSUD di Srengat perlu dilakukan pengawasan optimal. Sehingga masyarakat Blitar barat dapat mendapat pelayanan maksimal.

Selain itu, penyerapan anggaran juga belum maksimal. Sehingga kinerja masing-masing OPD harus dioptimalkan. “Jika tidak dioptimalkan, kepercayaan publik akan hilang. Kami mendesak Bupati dan seluruh OPD menyegerakan kegiatan fisik maupun non fisik,” paparnya.

Senada dengan fraksi GPS, melalui juru bicaranya, Wasis Kunto Atmojo menegaskan, rendahnya penyerapan di sejumlah OPD, terutama di Dinas PUPR perlu segera ditindaklanjuti. Pihaknya mempertanyakan, apakah Bupati sudah mengevaluasi kinerja OPD, khususnya PUPR. Selain itu, kenapa Dinas PUPR penyerapannya masih sangat rendah.

“Terkait PAD, Pemda dituntut cerdas dan kreatif dalam menggali potensi. Potensi ekonomi, seperti pariwisata, dan pertambangan golongan C sangat besar. Selain itu, pelaksanaan pemerintahan desa harus dibina dengan baik. Kita berharap Pemda intensif melakukan pembinaan, baik DD maupun ADD, serta aset desa. Pemahaman pemerintahan desa perlu,” imbuhnya.(fat)

Keterangan gambar: Suasana Rapat Paripurna.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment